Siaran Pers Terkait Undangan Kemenpora Terhadap Klub Profesional

Terkait dengan adanya undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Tim Transisi no 537/SET/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 perihal Undangan Sosialisasi Program Kerja kepada CEO/Direktur Utama Klub Profesional Indonesia, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”) memerintahkan kepada klub-klub anggota PSSI untuk tidak menghiraukan undangan tersebut karena merupakan bentuk pelanggaran serius atas hukum nasional yang berlaku dan Statuta PSSI. Adapun alasan-alasan dijelaskan di bawah ini:
 
1. Bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui tim transisi sama sekali tidak berhak untuk melakukan pertemuan dengan para klub profesional, yang merupakan anggota PSSI tanpa sepengetahuan dan izin dari PSSI. Seperti yang sudah diketahui bersama, Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui, tertanggal 17 April 2015, yang juga merupakan dasar hukum lahirnya Tim Transisi, sudah dinyatakan tidak sah melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/TUN/2016 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
 
2. Selain itu, Undang-Undang No 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 29 (2) secara tegas menyatakan bahwa Pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Dengan demikian, langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mengirimkan undangan tersebut tanpa koordinasi kepada PSSI adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum nasional.
 
3. Bahwa diingatkan kembali, setiap klub professional adalah anggota PSSI. Oleh karenanya, Statuta PSSI mengikat dan menjadi pedoman bagi para klub professional. Secara jelas, Statuta PSSI pada pasal 15 huruf a, h dan i tentang Kewajiban Anggota menyatakan bahwa:
 
Huruf a:
Mematuhi secara keseluruhan Statuta, Peraturan-peraturan, Instruksi dan Keputusan-keputusan FIFA, AFC, AFF dan PSSI dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya
 
Huruf h:
Tidak menjalin hubungan keolahragaan dengan pihak yang tidak dikenal atau dengan anggota yang diskorsing atau dikeluarkan.
 
Huruf I:
Menjalankan prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan perilaku sportif yang mencerminkan prinsip fair play yang diatur secara khusus dalam suatu ketentuan di dalam statuta atau akta pendiriannya
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap anggota PSSI yang tidak menghiraukan hukum nasional dan Statuta PSSI, dapat dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.


Jakarta, 9 Maret 2016

Azwan Karim
Sekretaris Jendral
PSSI